Terkait dengan pembelaan, Pemerintah sudah mengupayakan untuk mendapatkan ampunan bagi Ruyati. Proses permintaan ampunan juga sudah melewati 4 kali pemerintahan. Saat Gusdur menjabat Presiden, Beliau mengajukan surat permohonan ampunan dari keluarga korban namun tdak berhasil. Saat SBY menjabat juga mengajukan hal serupa tetapi tetap ditolak. Dan terakhir Presiden Jokowi di tahun 2015 juga mengusahakan ampunan untuk Royati, tetapi tidak berhasil. Untuk kasus hukuman mati seperti ini selama keluarga korban atau ahli waris yang dibunuh tidak memberikan ampunan, Pemerintah tetap tidak bisa membatalkan hukuman mati.
Sekiranya, ahli waris membebaskan atau meminta tebusan, maka otoritas Saudai akan membatalkan hukuman mati.
Hal yang patut disesalkan adalah saat proses hukuman yang menurut beberapa orang tanpa ada pemberitahuan baik kepada Pemerintah maupun kepada kelaurga. Namun demikian, sepertinya Pemerintah kita tidak seperti Pemerintah Australia. Meraka begitu gigih membela warganya yang akan dieksekusi mati Pemerintah RI meskipun kesalahan yang dilakukan angoota bali nine tersebut adalah kejahatan internasional, perdagangan narkoba. Bahkan usaha Abbott, Sang Perdana Menteri sampai-sampai dianggap memasuki wilayah otoritas hukum Negara lain. Tapi mereka tetap ngotot membela warga negaranya.
Sepertinya usaha yang kita lakukan hanya sebatas normatif saja. Kesungguhan pembelaan seperti yang dicontohkan Pemerintah Australia bisa menjadi contoh Pemerintah dalam membela warga negara yang sedang bermnasalah di luar negeri. Apalagi kasus yang menimpa warga kita sangat banyak terkait dengan pembelaan diri.
Pelajaran penting bagi Pemerintah untuk lebih sungguh-sungguh membela warga negara yang sedang bermasalah agar tidak terulang kasus eksekusi mati Siti Zaenab mati di Arab Saudi tanpa ada pemberitahuan.
